Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan perlu adanya koordinasi dalam menyelesaikan berbagai isu-isu jaminan sosial agar tidak saling lempar tanggung jawab.

“Kita melihat faktor koordinasi di negara  ini menjadi sesuatu yang sifatnya mahal, karena terlihat ada ego sektoral di dalamnya. Nah, sementara kami melihat bahwa untuk menyelesaikan berbagai isu-isu jaminan  sosial, maka koordinasi itu menjadi perlu dan penting baik itu dari Kemensos, Kemenkes, DJSN dan BPJS itu sendiri,”kata Dede usai rapat kepada Parlementaria di Gedung DPR, Jakarta (29/2).

Menurut Dede, koordinasi itu penting, guna memperbaiki permasalahan diantaranya tidak terlayani dengan baik peserta mandiri dan PBI, tersedotnya anggaran PBI sebesar 75 persen untuk peserta BPJS Mandiri, kurangnya kesadaran masyarakat membayar BPJS serta tidak meratanya kartu PBI.

Sementara itu dalam RDP Komisi IX dengan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional TB Rachmat Sentika, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi ldris dan Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan (P2JK) Setjen Kemenkes Donald Pardede, mengapresiai karena telah memberikan masukan terkait permasalahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, dalam menyusun rekomendasi Panja BPJS Kesehatan dan PBI.(rnm/nt) foto: jay/parle/hr.